Berita Terkait

Loading...

Senin, 20 Mei 2013

PERIKATAN DAN KONTRAK

PERIKATAN DAN KONTRAK
Pada kesempatan  kali ini JENDELA HUKUM akan mengangkat salah satu pembahasan yang paling penting dan paling mendasar dalam kajian HUKUM BISNIS DAN PERDATA.
para pembaca pasti sudah sangat akrab dengan istilah PERIKATAN DAN KONTRAK, atau mungkin salah satunya, apalagi pembaca yang memiliki latar belakang pendidikan HUKUM maupun EKONOMI.

A. DEFINISI PERIKATAN DAN KONTRAK
Dalam dunia bisnis PERIKATAN DAN KONTRAK amat sering di gunakan, karena hampir semua kegiatan bisnis diawali dengan kesepakatan yang kemudian di tuangkan dalam bentuk PERIKATAN DAN KONTRAK. Namun sebelum terlalu jauh kita menyelami pembahasan ini ada baiknya kita berangkat dari definisi PERIKATAN DAN KONTRAK.
Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau dua orang, berdasarkan hubungan itu pihak yang satu berhak menuntut sesuutu dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan terseebut (Subekti, 1985:1).  Sedangkan Kontrak adalah suatu kesepakatan yang di perjanjikan diantara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum (Black Hanry Campbell, 1968: 394). Namun ada juga yang mendefinisikan kontrak sebagai suatu perjanjian atau serangkaian perjanjian dimana hukum memberikan ganti rugi terhadap wanprestasi dari kontrak tersebut, dan oleh hukum, pelaksanaan dari kontrak tersebut dianggap merupakan suatu tugas yang harus dilaksanakan (Munir Fuady, 2008:10). Sedangkan menurut KUHPerdata pasal 1313, suatu kontrak diartikan sebagai suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
Sebagai suatu kajian dalam  Hukum Perdata maka dasar-dasar dari PERIKATAN DAN KONTRAK adalah KUHPerdata, atau secara spesifik di atur dalam Buku III KUHPerdata tentang Perikatan, namun selain itu sumber lain yang bisa dijadiikan sebagai dasar hukum PERIKATAN DAN KONTRAK  adalah Peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus jenis kontrak tertentu, Yurisprudensi yang memutuskan perkara berkenaan dengan kontrak, Perjanjian Internasional baik yang bersifat bilateral maupun multilateral yang mengatur tentang aspek bisnis internasional, Kebiasaan yang berlaku dalam praktik bisnis, Doktrin yang dianut secara umum, Hukum adat jika perikatan dan kontrak bersifat tradisional.

B. ASAS PERIKATAN DAN KONTRAK
Asas hukum merupakan landasan fundamental dalam pembentukan aturan hukum, PERIKATAN DAN KONTRAK sebagai aturan yang mengikat pihak-pihak yang terlibat di dalamnya juga berlandaskan dan bersandar pada asas-asas perikatan dan kontrak. Dalam ilmu hukum dikenal ada beberapa asas dalam PERIKATAN DAN KONTRAK, diantaranya :

1. Asas kebebasan berkontrak
Asas ini memperbolehkan setiap individu untuk membuat, menentukan isi serta bentuk dari perikatan dan kontrak selama tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang.
2. Asas kepribadian (Personalitas)
Asas ini menekankan bahwa perikatan yang lahir oleh suatu perjanjian hanya mengikat orang-orang yang membuat perjanjian itu dan tidak mengikat orang lain. Asas ini disimpulkan dari pasal 1315 KUHPerdata
3. Asas Konsensualisme
Suatu PERIKATAN DAN KONTRAK lahir dari perjumpaan kehendak dari para pihak  inilah yang  di sebut sebagai asas Konsensualisme
4. Asas Pacta Sunt Servanda
Asas ini menetapkan bahwa semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga apabila ada pihak yang melanggar isi dari perjanjian yang telah disepakati akan mendapatkan konsekuensi hukum
5. Asas Itikad baik
Suatu perikatan yang di buat haruslah di landasi oleh itikad baik oleh para pihak yang terlibat di dalamnya (in good faith), asas ini bertujuan untuk memberikan kepastian bagi para pihak untuk menekan penyalah gunaan kesempatan (abuse of circumstance) yang dapat merugikan salah satu pihak
6. Asas Obligatoir
Jika para pihak telah sama-sama bersepakat  untuk membuat suatu kontrak maka pihak-pihak tersebut telah terikat satu sama lain, namun keterikatan tersebut hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban semata.

C. SYARAT PERIKATAN DAN KONTRAK

Dalam KUHPerdata pasal 1320 secara eksplisit telah menyebutkan bahwa suatu PERIKATAN DAN KONTRAK dianggap sah jika memenuhi syarat sahnya, adapun syarat sahnya suatu PERIKATAN DAN KONTRAK secara umum di bagi menjadi 2,
1. SYARAT OBJEKTIF
Syarat ini dikatakan syarat objektif karena syarat ini melekat pada objek perikatan dan  kontrak, adapun syarat objektif berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata adalah :
a. suatu hal tertentu
hal ini dimaksudkan bahwa suatu prikatan dan kontrak haruslah berkenaan dengan hal tertentu.
b. kausa yang di perbolehkan (halal)
suatu perikatan dan kontrak haruslah dibuat dengan maksud atau alasan yang tidak bertentangan dengan huku, ketertiban umum, dan norma kesusilaan.
tidak terpenuhinya syarat objektif tersebut dalam suatu kontrak menyebabkan kontrak tersebut batal demi hukum (null and void)

2. SYARAT SUBJEKTIF 
Berbeda dengan syarat sebelumnya, syarat subjektif ini melekat pada subjek perikatan dan kontrak dalam hal ini orang atau pihak yang terikat dalam kontrak, adapun syarat subjektif berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata adalah :
a. sepakat
suatu perikatan dan kontrak akan dinyatakan dan dianggap sah dihadapan hukum jika kontrak tersebut disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hukum sendiri yang dimaksud dengan kesepakatan adalah jika dalam pembuatan kontrak tersebut tidak ada unsur paksaan (dwang, duress), penipuan (bedrog, fraud) dan kesilapan (dwaling, mistake)
b. cakap/ wewenang berbuat
yang dimaksud dengan cakap/ wewenang berbuat adalah pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang menurut hukum mampu melakukan perbuatan hukum. dalam hukum ada beberapa orang/ pihak yang dianggap tidak mampu/ tidak berwenang melakukan perbuatan hukum yakni anak yangg belum mencapai usia 18 tahun,  orang yang  berada dibawah pengampuan (curatele) dalam hal ini orang gila/ gangguan jiwa, gelap mata (penjudi dan pemabuk), orang yang boros. dan yang  terakhir adalah orang yang  menurut undang-undang tidak diperbolehkan melakukan perbuatan hukum.
tidak terpenuhinya salah satu syarat subjektif ini menyebabkan kontrak dapat di batalkan (voidable, vernietigebaar)

D. PRESTASI DAN WANPRESTASI

Prestasi atau yang dalam bahasa inggris  disebut dengan istilah performance adalah pelaksanaan dari isi perikatan / kontrak tang telah di sepakati oleh para pihak menurut tata cara yang telah disepakati  bersama. Dalam hukum PERIKATAN DAN KONTRAK model-model prestasi dari suatu kontrak adda 3 macam,
1. memberikan sesuatu
2. melakukan sesuatu
3. tidak melakukan sesuatu

Sedangkan pengertian wanprestasi atau yang dalam bahasa inggris disebut dengan istilah defaulth, nonffulfillment, breanch of contract adalah tidak dipenuhinya suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana yang telah  disepakati bersama, seperti yang tertuang dalam kontrak, atau secara sederhana biasa disebut cidera janji.
wanprestasi pun terbagi dalam 3 hal,
1. tidak memenuhi prestasi
2. terlambat memenuhi prestasi
3. tidak sempurna memenuhi prestasi

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar